Epidemiolog UGM Ungkap Lonjakan Kasus COVID-19 Bukan Karena Varian Baru
Tangkas Net Indo - Epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Bayu Satria Wiratama mengungkapkan lonjakan tajam kasus positif virus corona di sejumlah daerah bukan karena varian baru, melainkan karena masyarakat mengabaikan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi keramaian dan membatasi mobilisasi.
Selain itu, pemerintah dinilai masih kurang melakukan upaya pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) atau yang dikenal dengan 3T.
“Kenaikan wajar karena 3T kurang dan masyarakatnya abai sama 5M,” kata Bayu Satria, dikutip dari laman ugm.co.id, Senin (21/6/2021).
PPKM Mikro perlu dievaluasi
Peningkatan jumlah kasus COVID-19 belakangan ini, menurut Bayu, menyebabkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terutama saat masyarakat semakin mengabaikan protokol kesehatan.
“PPKM mikro harus dievaluasi. Jangan diperpanjang tanpa evaluasi apapun karena kita tidak tahu kendala apa yang menyebabkan gagalnya PPMKM mikro. Selain masalah 5M yang tidak dijalankan masyarakat, ada peran pemerintah yang kurang di sana terutama soal lawan hoaks dan orang-orang yang suka menyebarkan informasi salah,” imbuhnya.
Varian baru bukan penyebab utama peningkatan kasus COVID-19
Peningkatan kasus positif COVID-19 tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun beberapa negara yang sebelumnya dianggap berhasil menekan laju COVID-19 mengalami hal yang sama. Mengenai hal tersebut, Bayu tidak setuju kenaikan ini menjadi alasannya, karena kondisi di Indonesia dan negara lain berbeda.
“Di Indonesia dari awal pemerintahnya tidak solid, 3T tidak merata dan cenderung kurang semua di banyak daerah. Lalu, masyarakat sering abai, kita lebih parah lagi,” ujarnya.
Selain itu, Bayu Satria menilai varian baru itu bukan 100 persen penyebab utama peningkatan kasus COVID-19 di Tanah Air, melainkan kombinasi protokol kesehatan yang terus dilanggar melalui pelonggaran disertai varian baru.
Pemerintah jangan terburu-buru mengambil kebijakan lockdown
Terkait munculnya wacana lockdown untuk menekan laju peningkatan COVID-19, Bayu berpesan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk tidak terburu-buru mengambil kebijakan. Sebab, menurut dia, apapun kebijakan yang diambil harus dilakukan dengan mempertimbangkan data yang jelas
“Harus ada dasar yang jelas dari data maupun lainnya termasuk aspek epidemiologinya. Yang sering terjadi adalah kebijakan diambil tanpa pertimbangan yang jelas kemudian tidak pernah dievaluasi,” imbuhnya.

Comments
Post a Comment